Pengunjung melihat produk yang dijual pada gerai Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih di Melawai, Blok M, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Foto : CNBC Indonesia.
JAKARTA, KABAR KOPERASI — Pernyataan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa, soal biaya pembangunan satu gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) sebesar Rp 1,6 miliar menuai sorotan.
Angka tersebut menurut sejumlah kalangan dinilai terlalu besar dan berpotensi membebani koperasi di tingkat kelurahan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Selasa, 18 November 2025, Joao menyebut bahwa biaya Rp 1,6 miliar adalah angka yang “sangat rasional”.
Menurut dia, penghitungan tersebut berlaku untuk seluruh gerai koperasi di Indonesia.
Dengan nilai itu, Agrinas menghitung besaran biaya pembangunan mencapai Rp 2,9 juta per meter persegi.
“Ada yang mengajukan penghitungan memakai indeks konstruksi. Kalau menggunakan indeks, anggarannya bisa mencapai Rp 600 triliun,” ujar Joao dalam rapat kerja. Perbedaan ini, kata dia, muncul dari variasi biaya pembangunan di tiap daerah.
Ketua Koperasi Merah Putih Duren Tiga: Jangan Habiskan Anggaran di Bangunan Fisik

Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Marwan Aziz, menilai pendekatan pembangunan fisik secara besar-besaran tidak sepenuhnya tepat untuk koperasi yang baru tumbuh.
Menurutnya, prioritas seharusnya diberikan pada penguatan modal usaha dan kebutuhan operasional yang langsung bersinggungan dengan anggota.
“Mestinya bertahap menyesuaikan perkembangan usaha koperasi. Jangan terlalu banyak anggaran dipakai untuk pembangunan kantor,” ujar Marwan Aziz di Jakarta (27/11/2025).
Marwan mengingatkan bahwa skema pembangunan yang terlalu fokus pada infrastruktur fisik justru berisiko menambah beban utang bagi pengurus dan anggota koperasi.
“Kalau terlalu banyak di pembangunan kantor atau gerai, itu menjadi beban utang pengurus KMP. Yang utama harus diperkuat adalah modal usaha,” tegasnya.
Marwan juga merupakan yang saat ini sedang melanjutkan studi Pascasarjana Program Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (UNAS) Jakarta ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan bisnis jangka panjang.
Perdebatan Berlanjut, Koperasi Diminta Fokus pada Fungsi
Isu biaya pembangunan ini kata Marwan, memperlihatkan bahwa implementasi Koperasi Merah Putih masih menyimpan tantangan, terutama dalam aspek efisiensi anggaran dan prioritas pembiayaan.
“Di sejumlah group wa KMP saya ikuti, banyak teman-teman pengurus koperasi di berbagai wilayah di Indonesia menilai bahwa fase awal pembentukan koperasi mestinya diarahkan pada pemetaan kebutuhan anggota, penguatan modal, pelatihan SDM, dan pembentukan ekosistem usaha, bukan pada kemewahan bangunan,”ungkapnya.
Program nasional KMP sendiri ditargetkan menjadi ujung tombak ekonomi desa dan kelurahan.
“Namun, agar misinya tercapai, skema pembiayaan perlu memastikan koperasi tidak terbebani infrastruktur, yang sebenarnya bisa dibangun secara bertahap,”tandasnya (Mid)

