Presiden Prabowo ketika meluncurkan Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Foto : Antara.
JAKARTA, KABAR KOPERASI– Di sebuah ruang rapat di Istana Merdeka, Jakarta, awal Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto duduk bersama para menterinya membicarakan sesuatu yang terlihat sederhana, namun sesungguhnya monumental: koperasi.
Dari diskusi itu lahirlah gagasan besar bernama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), sebuah program yang digadang-gadang akan melahirkan puluhan ribu koperasi baru di seluruh pelosok negeri.
Bukan tanpa alasan. Dalam catatan resmi Sekretariat Kabinet, Presiden menilai koperasi desa dapat menjadi pusat ekonomi rakyat—tempat masyarakat memproduksi, mendistribusikan, sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.
Apa Itu Koperasi Merah Putih?
Program ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Targetnya sungguh ambisius: membentuk sekitar 70.000 hingga 80.000 koperasi baru di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Hanya dalam waktu empat bulan setelah gagasan itu diumumkan, sudah tercatat hampir 80.500 koperasi terbentuk dan 77.000 di antaranya telah mengantongi badan hukum.
Tujuan utamanya jelas: mengembalikan koperasi ke khitahnya sebagai pilar ekonomi rakyat, sebuah warisan ideologis yang pernah digaungkan Bung Hatta, Sang Bapak Koperasi.
Visi dan Misi
Di balik program ini ada sebuah visi besar: membangun kemandirian ekonomi berbasis gotong royong.
Misi yang diemban cukup konkret:
-
Digitalisasi koperasi, lewat platform seperti Digi Koperasi besutan Telkom.
-
Akses permodalan, dengan dukungan perbankan nasional seperti Bank Mandiri yang menyiapkan layanan keuangan digital bagi koperasi desa.
-
Penguatan kelembagaan, memastikan setiap koperasi memiliki badan hukum yang sah, tata kelola yang transparan, serta pengurus yang terlatih.
-
Peningkatan literasi, baik literasi keuangan maupun digital, yang menjadi kunci agar koperasi mampu bertahan di era ekonomi modern.
Strategi Implementasi
Seperti sebuah orkestra, pelaksanaan Koperasi Merah Putih membutuhkan harmoni. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Swasta, BUMN, hingga masyarakat luas dilibatkan.
Telkom menyediakan platform digital, Bank Mandiri dan sejumlah Bank Himbara lainnya mendukung permodalan, Kementerian Koperasi memastikan regulasi, sementara pemerintah daerah bertugas mendampingi hingga ke desa-desa. Fokus sektor juga diarahkan pada pangan, energi, dan UMKM—tiga bidang vital yang menyentuh langsung perut dan dompet rakyat.
Dampak yang Diharapkan
Jika visi ini berjalan sesuai rencana, maka sejumlah perubahan besar bisa dirasakan:
-
Pengurangan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota.
-
Peningkatan kesejahteraan anggota koperasi, yang kini punya akses modal dan pasar lebih luas.
-
Penguatan daya saing nasional, karena desa tidak lagi menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pemain utama dalam perekonomian.
Tantangan di Lapangan
Namun, setiap mimpi besar selalu punya tantangan. Rendahnya literasi koperasi di kalangan masyarakat desa membuat sebagian pengurus masih gagap dalam mengelola organisasi. Belum lagi masalah klasik seperti tata kelola yang lemah, risiko kredit macet, hingga potensi koperasi hanya menjadi “koperasi papan nama” tanpa aktivitas nyata.
Digitalisasi yang digadang-gadang sebagai solusi pun tidak mudah diterapkan di lapangan. Masih banyak desa yang kesulitan akses internet, sementara sebagian masyarakat menolak perubahan karena sudah terbiasa dengan cara lama.
Penutup
Koperasi Merah Putih adalah sebuah eksperimen nasional yang berani. Ia bukan hanya program, melainkan gerakan besar yang berusaha menghidupkan kembali semangat Bung Hatta dalam wajah baru: koperasi yang modern, digital, sekaligus berpijak pada gotong royong.
Jika sukses, ia akan tercatat sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Jika gagal, ia akan menjadi pelajaran berharga tentang betapa sulitnya mengubah struktur ekonomi dari bawah.
Namun untuk saat ini, harapan tetap menyala: Koperasi Merah Putih bisa menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan sekadar jargon politik (Marwan Aziz)