JAKARTA, KABAR KOPERASI– Gerakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di DKI Jakarta langsung tancap gas.
Baru sepekan usai Deklarasi Istiqlal, Forum Komunikasi Koperasi Kelurahan Merah Putih Jakarta (FORKOM KKMP Jakarta) resmi terbentuk dan langsung mengeluarkan sikap tegas mengawal kebijakan pemerintah.
Pengukuhan organisasi digelar di Aula Banuna, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (19/4/2026). Dalam forum itu, Bahris Paseng (KKMP Utan Kayu Utara, Jakarta Timur) terpilih sebagai Ketua Presidium pertama.
“Struktur ini kami rancang kolektif-kolegial, agar semua wilayah terwakili dan gerakan ekonomi rakyat bisa berjalan solid,” kata Bahris dalam sambutannya.
Kepemimpinan Bergilir, Wakili 6 Wilayah
FORKOM KKMP Jakarta mengusung model kepemimpinan kolektif dengan sistem rotasi tahunan. Selain Bahris, ada lima anggota presidium lain yang akan bergiliran memimpin:
Ahmad Affandi (Jakarta Barat)
Siswanto (Jakarta Pusat)
Haerul Usman (Jakarta Utara)
Sanyoto (Jakarta Selatan)
Mukti Ali (Kepulauan Seribu)
Selain jajaran presidium, telah ditetapkan pula struktur pelaksana yang diisi oleh para profesional, di antaranya:
– Sekretaris: Sucahyo (Jakbar) & M. Hamdani (Jakpus)
– Bendahara: Tuti Susanti (Jaktim)
– Bidang Humas: Marwan Aziz (Jaksel)
– Bidang Kemitraan: Andi Agus (Jakut) & Burhan Effendi (Jaktim)
Langsung Kritik Kebijakan, Soroti Manajer dari Luar
Menariknya, belum genap sehari terbentuk, FORKOM KKMP Jakarta langsung mengeluarkan empat sikap resmi yang bisa dibaca sebagai “alarm” bagi pemerintah dalam implementasi program Koperasi Merah Putih.
Poin paling keras adalah soal rekrutmen manajer koperasi.
FORKOM menolak tegas manajer yang berasal dari luar wilayah. Mereka meminta posisi strategis itu diisi warga lokal, dibuktikan dengan KTP setempat dan rekomendasi pengurus KKMP.
“Ini soal keberpihakan. Jangan sampai koperasi rakyat tapi dikelola orang luar,” tegas salah satu pernyataan forum.
Desak Dana hingga Aturan Lahan Dilonggarkan
Selain itu, FORKOM juga mendesak percepatan pencairan dana stimulan sesuai amanat PMK No. 15 Tahun 2026. Mereka menilai keterlambatan dana bisa menghambat operasional koperasi di tingkat kelurahan.
Di sisi lain, aturan luas lahan gerai yang diatur dalam Inpres No. 17 Tahun 2026 juga jadi sorotan. Ketentuan minimal 1.000 meter persegi dinilai tidak realistis untuk wilayah padat seperti Jakarta.
FORKOM meminta pemerintah memberi fleksibilitas, termasuk membuka opsi skema strata title.
Minta Jaminan Stok Sembako
Tak kalah penting, forum ini juga menuntut jaminan rantai pasok dari pemerintah. Mereka ingin ada kepastian ketersediaan sembako agar operasional koperasi tidak terganggu.“Kalau barang kosong, koperasi bisa rugi. Ini harus diantisipasi sejak awal,” demikian sikap forum.
Siap Jadi Mitra ‘Kritis’
Bahris menegaskan, FORKOM KKMP Jakarta tidak hanya ingin menjadi organisasi formal, tetapi juga mitra strategis pemerintah—dengan sikap kritis namun tetap konstruktif.“Kami siap mengawal, bukan hanya mendukung. Koperasi harus benar-benar jadi pilar ekonomi rakyat,” ujarnya.
Dengan mengusung slogan “Koperasi Bangkit, Ekonomi Melejit”, FORKOM KKMP Jakarta kini menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan baru dalam lanskap ekonomi kerakyatan ibu kota—sekaligus pengingat bahwa implementasi kebijakan di lapangan tak selalu semulus konsep di atas kertas.